HMI Gelar Demo di Gedung DPRD Malang

CENDANANEWS (Malang) – Setelah sehari sebelumnya turun ke jalan di gelar oleh BEM FKUB dan PPNI di depan Balaikota Malang, kini aksi yang sama juga digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam cabang Malang (HMI). Aksi turun ke jalan ini dilakukan pukul 10.30 wib di depan kantor DPRD kota Malang.

Sebelum menyampaikan orasinya, massa aksi bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dalam aksinya, massa aksi mengutuk keras tindakan represif anggota kepolisian terhadap massa HMI pada saat melakukan unjuk rasa di Jakarta. Bahkan kantor sekertariat bersama yang berada di Jalan Cilosari 17 Cikini Jakarta Timur diserbu polisi hanya karena aksi demo kenaikan BBM.

Selain itu massa aksi HMI menganggap Jokowi sebagai pembohong dan menyamakannya seperti “pinokio” karena membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat dan bertentangan dengan janji-janjinya pada waktu kampanye. Mereka juga mengecam cara kerja Jokowi yang blusukan, seperti yang dikatakan Husein salah satu Korlap aksi.  

Husein dalam orasinya menganggap aksi blusukan Jokowi tersebut hanya sebagai salah satu cara untuk memanipulasi nurani publik. Husein juga mengatakan tidak ada ketegasan pada diri Jokowi, karena banyak intervensi dari luar yang mempengaruhi kebijakan Jokowi.

Massa aksi juga mempertanyakan sikap ketua umum PDIP yang pada saat pemerintahan SBY, ketua umum PDIP menangis saat harga BBM dinaikkan. Tapi kenapa sekarang pada saat pemerintahan Jokowi yang merupakan kader dari PDIP harga BBM naik mendadak tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.

Dalam aksinya, massa HMI juga menyampaikan tuntutannya yaitu yang pertama menuntut POLRI untuk segera mengusut tuntas kasus penyerangan dan pengrusakan kantor Sekretariat bersama HMI yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua menuntut pemerintahan Jokowi-Jk untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan Distabilitas Ekonomi, hukum, politik, keamanan, sosial budaya dan Agama.

Massa HMI juga mengancam bersama-sama dengan eleman masyarakat lainnya akan menggulingkan pemerintahan Jokowi-Jk jika sampa tanggal 20 Mei tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan belum bisa menyelesaikan masalah-maslah yang ada di Negara ini.

Aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan aksi pembakaran ban bekas di depan kantor DPRD kota Malang ini, juga menuntut pernyataan dari ketua dan anggota DPRD kota Malang agar ikut menyuarakan dan meneriakkan suara rakyat.

Nanda yang merupakan ketua fraksi Hanura dan juga perwakilan dari anggota DPRD kota Malang menyampaikan permohonan maaf karena ketua dan para anggota dewan saat ini sedang melakukan agenda rapat paripurna istimewa sehingga belum bisa menemui teman-teman HMI, ucapnya pada saat menemui pengunjuk rasa.

“apa yang masyarakat rasakan sebenarnya kami rasakan juga, kenaikan harga beras juga kami rasakan karena kami juga bagian dari masyarakat,”kata Nanda. 

Dia melanjutkan, apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa tidak satupun yang dibantah

“Kami berjanji akan menyampaikan aspirasi dari teman-teman kepada  Presiden melalui mekanisme dewan, kepartaian, kefraksian dan segala macam cara akan kami lakukan agar aspirasi ini sampai ke Presiden,”Katanya.

Ketika ditanya tentang sikap anggota DPR mengenai kenaikan BBM Nanda menjelaskan bahwa, anggota DPR tidak pernah memiliki pendapat yang bertentangan dengan rakyat, oleh karena itu kami akan tetap menyampaikan aspirasi ini bagaimanapun caranya.

Meskipun sudah diwakili Nanda, nampaknya peserta aksi belum puas dan tetap menuntut bertemu dengan ketua DPRD kota Malang, Arif wicaksono. Akhirnya Nanda menganjurkan, jika ingin bertemu dengan ketua DPRD harus sabar dan tetap menunggu hingga rapat Paripurna istimewa selesai.

Diakhir pertemuannya dengan pengunjuk rasa, Nanda menghimbau agar teman-teman HMI tidak pesimistis terhadap anggota dewan dan berharap dukungan dari teman-teman HMI, karena mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat.

Setelah bertemu dengan Nanda, massa aksi tetap menunggu rapat paripurna selesai agar mereka bisa ketemu dengan ketua Dewan. Disela-sela menunggu rapat selesai, massa HMI juga menuntut pernyataan dari Kapolres Malang mengenai tindakan reprensif aparat kepolisain yang dilakukan terhadap massa HMI di Jakarta.

Setelah menunggu cukup lama dan karena yang ingin mereka temui tak kunjung datang, akhirnya massa HMI memaksa masuk ke kantor DPRD namun dapat dihalangi aparat kepolisian yang sudah berjaga. Namun massa aksi tetap terus ingin memaksa masuk kantor DPRD hingga akhirnya ada beberapa oknum dari massa aksi yang nekat untuk memanjat pagar kantor DPRD untuk bisa masuk ke halaman kantor DPRD. 

Namun beruntung, anggota kepolisian dan koordinator aksi ini dapat dengan sigap menenangkan para pengunjuk rasa, sehingga tidak sampai terjdi gesekan antara polisi dengan pengunjuk rasa.

Tidak berselang lama, akhirnya ketua Dewan Arif Wicaksono, Kapolres Malang Singgamata dan Dandim Yudha Setiawan keluar menemui para pengunjukrasa yang sejak tadi sudah menunggu.

Dalam pertemuannya dengan pengunjuk rasa Arif Wicaksono mengatakan bahwa “kami siap menyampaikan aspirasi dari tema-teman HMI mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakya ke DPR pusat agar kebijakan tesebut bisa dikaji kembali, terutama kebijakan kenaikan BBM”. Dan Arif juga mengatakan bahwa kami siap untuk duduk bersama berdiskusi membicarakan yang berkenaan dengan kebijakan, baik kebijakan lokal, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, ujarnya.

Singgamata yang merupakan Kapolres Malang mengatakan bahwa Kepolisian, TNI, Walikota Malang, DPRD dan semua unsur yang terkait sudah sepakat bahwa di kota Malang tidak akan ada anarkisme, maupun kekerasan lainnya.  Dia juga mengatakan meskipun dirinya bukan asli Malang, namun selama dia bertugas di Malang dia akan tetap menjaga keamanan Kota Malang. Dia juga sudah menyampaikan kepada Walikota, Ketua DPRD dan Dandim agar kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil tidak ada yang menzolimi rakyat. Kalau sampai ternyata ada kebijakan yang menzolimi rakyat, dia berjanji bahwa dia yang pertama berada di barisan terdepan untuk mengkritisi kebijakan tersebut, ujarnya.

Setelah berdialog dengan ketua Dewan, Kapolres dan Dandim para pengunjukrasa juga menginginkan agar ketiganya mau menandatangani tuntutan mereka terhadap pemerintahan Jokowi-Jk.

Tepat pukul 13.00 wib massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan aman.