LSPD: Maluku Bak Anak Pungut Indonesia

M. Azis Tunny

CENDANANEWS (Ambon) – Kritikan terhadap Pemerintah Pusat terus mengalir. Menyusul sejumlah kepentingan Maluku selama ini tidak diakomodir. Minimnya Dana Alokasi Umum (DAU), ditambah segudang janji pemerintah pusat untuk Maluku tapi tidak direalisasikan. Misalnya hak Participation Interest 10 persen Blok Masela, Lumbung Ikan Nasional (LIN) serta Maluku dijadikan sebagai Provinsi Kepulauan.Namun segudang janji untuk Maluku tersebut hanya sebatas retorika pepesan belaka.

Direktur Lembaga Studi Pers dan Demokrasi (LSPD), M Azis Tunny ketika dimintai pendapatnya terkait masalah ini, Jumat (22/5/2015) di Ambon menegaskan, Indonesia Timur adalah masa depan Indonesia termasuk Maluku di dalamnya.

Dijelaskan, Maluku memilik potensi yang melimpah, bahkan cadangan gas dan minyak yang belum dikelolah. Belum lagi potensi mineral, perkebunan, dan perikanan yang jadi komoditi unggulan.

“Artinya, Maluku lepas dari Indonesia. yang rugi Indonesia, bukan Maluku. Sudah saatnya kita interupsi pemerintah pusat. Bila perlu minta referendum untuk Maluku,” tegasnya.

Soal ketidakjelasan Maluku dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional dan jatah Participation Interest (PI) 10 persen selaku pemilik gas abadi di Blok Masela Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) termasuk Provinsi Kepulauan, menurut Azis, hal itu menunjukkan begitu lemahnya Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Maluku dalam melakukan lobi.

Azis menilai, bergaining position Maluku di mata Pemerintah Pusat sama sekali tidak ada apa-apanya. Bahkan Azis manandaskan, tidak ada penghormatan oleh pemerintah pusat kepada Maluku sebagai satu dari delapan provinsi yang mendirikan sekaligus memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, kontradiksi pembagian kue kemerdekaan oleh Pemerintah Pusat bisa dilihat dari pemberian otonomi khusus kepada Aceh dan Papua. Bahkan dua provinsi itu seakan dijadikan anak emasnya Indonesia. Sebaliknya, sangat berbeda jauh, saat ini Maluku dijadikan bak anak pungut  Indonesia.

“Maluku kan tidak penting, jadi Presiden tidak perlu tahu kebutuhan rakyat dan daerah Maluku,” sindirnya.

Azis lantas mengajak semua elemen masyarakat Maluku, sudah saatnya interupsi pemerintah Indonesia. “Karena faktanya, sampai saat ini Pemerintah Pusat menjadikan Maluku seperti anak pungut Indonesia,” pungkasnya. 

——————————————————-

Jumat, 22 Mei 2015

Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy

Fotografer : Samad Vanath Sallatalohy

Editor         : ME. Bijo Dirajo

——————————————————-