Anggaran Besar Tidak Menjamin Angka Kemiskinan Bisa Menurun

MATARAM —- Anggaran yang besar baik dari APBN maupun APBD tidak menjamin angka kemiskinan di suatu daerah bisa menurun, sebab yang menentukan adalah sejauh mana anggaran tersebut bisa dipergunakan secara efektif dan tepat sasaran menangani masalah kemiskinan.

“Jadi anggaran, seberapa besar pun, kalau penggunaan tidak dilakukan secara tepat sasaran, makan tidak akan bisa jaminan bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Chairul Makhsul dalam acara jumpa pers terkait capaian indikator RPJMD NTB, Selasa (15/8/2017).

Karena itulah, selain pemanfaatan anggaran yang ada dipastikan bisa tepat sasaran juga harus ada sinkronisasi dan koordinasi program antara Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) maupun antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota.

Dalam upaya penanganan kemiskinan dengan memaksimalkan anggaran yang ada, Tim Percepatan Penanggulanganan Kemiskinan (TP2K) pusat sekarang ini intensif melakukan pembinaan di seluruh wilayah Indonesia.

Di NTB sendiri, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi dua Kabupaten yang dipilih sebagai Kabupaten percontohan dan pembinaan upaya penanganan kemiskinan.

“TP2K dalam hal ini fokus melakukan pembinaan, bagaimana menyusun anggaran belanja anggaran yang langsung menukik penurunan angka kemiskinan di kedua Kabupaten dengan anggaran yang ada,” katanya.

Ditambahkan Chairul Mahsul, tahun 2017 sendiri, penanganan kemiskinan akan difokuskan di desa, mengingat selain berdasarkan data, angka kemiskinan banyak di desa, sumber daya yang tersedia juga melimpah.