HKTI: Kurangnya Stok Beras Akibat Pemerintah Kurang Peka

PADANG — Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Fauzi Bahar, mengatakan upaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI untuk memenuhi kebutuhan beras medium dengan cara impor, bukan solusi yang tepat. 

Menurutnya, persoalan kurangnya ketersediaan beras, karena masih terlihat kurang pekanya dan perhatian pemerintah terhadap petani muda. Hal demikian akan membuat kondisi pertanian di Sumbar sulit untuk berkembang, meski telah ada sejumlah bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk para petani, seperti pupuk, bibit, dan alat mesin pertanian.

Ia menilai, pemerintah perlu bergerak untuk memanfaatkan petani-petani muda yang lahir dari perguruan tinggi, yang telah memperlajari cukup banyak tentang pertanian. Bahkan ada sekira ratusan sarjana pertanian yang lahir setiap tahunnya, namun hanya sedikit dari mereka yang menerapkan ilmunya menjadi pertanian. Padahal, jika mereka diperhatikan oleh pemerintah, dengan cara mengajak mereka untuk menjadi pebisnis di bidang pertanian, maka kondisi pertanian dapat dipastikan stabil.

“Di Sumbar ini sebenarnya tidak perlu impor beras, karena beras yang diproduksi oleh petani di Sumbar terbilang banyak dan memiliki kualitas bagus seperti beras Solok. Namun, terlepas dari setuju apa tidak soal impor beras, yang saya lihat selama ini, perhatian kepekaan dan perhatian pemerintah untuk menarik petani muda itu yang belum ada. Seharusnya, upaya untuk memenuhi kebutuhan beras itu bisa dilakukan dengan menggerakkan petani muda,” katanya, Senin (15/1/2018).