Dilema Infrastruktur di Indonesia

Karena itu kita bisa memahami reaksi serius Presiden Jokowi atas kecelakaan bertubi-tubi infrastruktur yang dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai sponsor utama pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengambil langkah dramatis untuk menghentikan sementara semua proyek elevated (layang) infrastruktur di Indonesia seperti LRT, jalan tol layang, dan jembatan. Menteri Pekerjaan Umum mensinyalir telah terjadi kesalahan konstruksi sehingga semua harus dibongkar baik yang roboh dan yang tidak.

Meski sebenarnya terlambat, untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan teknis proyek.
Di banyak negara lain pada situasi seperti ini budaya dan moral politiknya adalah mundurnya pejabat-pejabat politis (menteri) yang bertanggung jawab terhadap proyek yang telah menelan korban jiwa.

Selama ini setiap kali terjadi kecelakaan kerja dalam pembangunan proyek yang dimintai pertanggungjawaban atau diadili adalah pejabat hilir atau penanggungjawab pelaksana lapangan. Padahal, melihat berturut-turutnya kecelakaan kerja yang terjadi kemungkinan besar sumber kesalahan terdapat pada pejabat hulu atau pembuat kebijakan. Hukum harus adil dan tajam baik ke bawah maupun ke atas. ***

Dr. Fuad Bawazier, MA, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia