Filipina Batalkan Pembelian Helikopter Dari Kanada

MANILA – Militer Filipina diminta agar membatalkan perjanjian pembelian 16 helikopter senilai 233 juta dolar AS (sekitar Rp3,1 triliun) dari Kanada. Permintaan tersebut disampaikan oleh orang nomor satu di negara tersebut Presiden Rodrigo Duterte.

Sebelumnya, pemerintah Kanada menyatakan kekhawatiran keberadaan helikopter-helikopter yang dibeli tersebut akan digunakan untuk memerangi para pemberontak. “Saya ingin mengatakan kepada angkatan bersenjata (Filipina) untuk membatakan kesepatan itu, tidak usah diteruskan lagi dan kita akan mencari pemasok lain. Kami menghormati pandangan Kanada,” kata Duterte, Sabtu (10/2/2018).

Duterte juga meminta agar kalangan militernya tidak lagi membeli persenjataan dari Kanada atau dari Amerika Serikat. Larangan tersebut dipicu rasa ketersinggungan sang Presiden karena kedua negara tersebut selalu menambah sejumlah syarat dalam proses pembelian. Filipina dan Kanada secara resmi menandatangani kesepakatan pembelian helikopter itu pada Selasa (6/2/2018).

Namun pada hari berikutnya, pemerintah Kanada memerintahkan dilakukan upaya peninjauan ulang kerjasama untuk dilakukan. Perintah tersebut sebagai tanggapan terhadap komentar yang diberikan kepada media oleh Mayor Jenderal Filipina Restituto Padilla. Padilla mengatakan helikopter-helikopter itu akan digunakan dalam operasi untuk menangani para pemberontak komunis dan Islamis.

Kalangan pejabat Kanada mengatakan mereka khawatir soal kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kanada memahami bahwa helikopter-helikopter tersebut akan digunakan untuk operasi nontempur. Menteri pertahanan Filipina kemudian menyampaikan klarifikasi bahwa helikopter-helikopter Bell 412 EPI itu sebagian besar akan digunakan untuk misi transportasi, penyelamatan dan tanggap darurat.