KKP Meraih Penghargaan OpenGov Asia

Berdasarkan buku Laut Masa Depan Bangsa, poin-poin kebijakan anggaran KKP lainnya di bawah Menteri Susi adalah porsi 80 persen anggaran untuk kepentingan pemangku kepentingan seperti nelayan dan pelaku ekonomi perikanan lainnya, sisanya barulah sebanyak 20 persen yang digunakan untuk anggaran rutin KKP.

Poin lainnya adalah memangkas anggaran seperti biaya dinas dan rapat di luar kantor, memperbaiki mekanisme dan memperketat pengawasan belanja barang melalui lelang. Dengan pengawasan melalui lelang, diharapkan tidak terjadi aksi penggelembungan harga akibat harga satuan yang dibeli lebih mahal dari harga di pasaran.

Selanjutnya, KKP dinyatakan hanya ingin menerima utang yang bisa dipakai untuk investasi atau membeli aset. Menteri Susi juga menginginkan jajarannya benar-benar transparan dalam mengelola anggaran guna menyukseskan visi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional. (Ant)