Pakar PBB Meminta Dugaan Genosida di Myanmar Diselidiki

JENEWA – Penyelidik independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di Myanmar menginginkan penuntutan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan terhadap seluruh kelompok etnis dan agama agar segera dilakukan.

Dalam laporan yang dikeluarkannya pada Jumat (9/3/2018), penyelidik tersebut, Yanghee Lee, melihat ada peningkatan bukti yang memperkuat kecurigaan bahwa genosida atau pembersihan etnis telah terjadi di Myanmar. Dugaan tersebut dilaporkan secara langsung ke Dewan HAM PBB.

“Dugaan semakin kuat bahwa peristiwa-peristiwa itu kemungkinan merupakan genosida dan karena itu kami mendesak agar pertanggungjawaban segera dilakukan. Kepemimpinan pemerintahan (Myanmar) yang tidak melakukan apa pun untuk menengahi, menghentikan, atau mengecam tindakan-tindakan ini juga harus diminta pertanggungjawaban,” tandas Lee.

Sebelumnya, seorang pejabat bidang HAM PBB Andrew Gilmour mengatakan, pembersihan etnis oleh Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya masih berlanjut. Keadaan itu masih terjadi lebih dari enam bulan sejak serangan pemberontak menyulut pasukan keamanan melancarkan tindakan, yang telah membuat hampir 700.000 warga mengungsi ke Bangladesh.

Gilmour, yang menjabat sebagai asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk HAM, mengeluarkan komentar itu setelah ia selama empat hari mengunjungi distrik Cox’x Bazar di negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Dalam kunjungan tersebut, Gilmour menemui orang-orang yang mengungsikan diri dari Myanmar baru-baru ini.

Setelah para pemberontak Rohingya menyerang 30 kantor polisi dan sebuah markas militer pada 25 Agustus, tentara-tentara dan polisi Myanmar menyisir desa-desa dalam gerakan, yang disebut pemerintah sebagai operasi sah untuk mencabut akar teroris-teroris.