Jamkesda Diharapkan Bantu Warga Miskin Belum Terjangkau BPJS

MATARAM — Meski pemerintah telah mencanangkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, tapi belum sepenuhnya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat kurang mampu.

Karena itulah, Pemerintah kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta bisa membantu masyarakat miskin lain yang tidak terdaftar sebagai penerima KIS ke dalam program BPJS Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Kita mengharapkan Pemda Kabupaten/Kota menjalankan Program Jamkesda agar masyarakat miskin yang belum memiliki KIS, bisa menggunakan BPJS, mohon anggaran dari APBD,” kata Direktur RSUD Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri di Mataram, Selasa (3/4/2018).

Menurutnya kebijakan tersebut sangat penting dilakukan, karena masih masyarakat pasien rumah sakit yang kerap tidak mampu membayar, terutama untuk penyakit tertentu yang membutuhkan operasi.

Kebijakan tersebut penting dilakukan, untuk membantu masyarakat tidak mampu, sehingga pihak rumah sakit pun akan lebih dan cepat melakukan penanganan, karena sudah ada jaminan dalam bentuk Jamkesda.

“Kami juga mendorong bagaimana Bansos yang ada juga diarahkan untuk bantuan kesehatan masyarakat tidak mampu, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” kata Hamzi.

Lebih lanjut ia menambahkan, selain APBD dan Bansos, dana CSR dari BUMN atau BUMS sebagiannya diharapkan bisa diarahkan untu membantu biaya kesehatan masyarakat tidak mampu.

Ditambahkan, sekarang ini pihaknya juga berupaya melakukan koordinasi dengan RSUD Kabupaten/Kota, bagaimana memaksimalkan ketersediaan SDM dan peralatan yang ada di masing-masing RSUD sebelum melakukan rujukan ke RSUD NTB.