Banyak Masyarakat di Sumbar Tak Mampu Bayar BPJS

PADANG – Masih banyak warga Sumatera Barat (Sumbar) yang tidak mampu membayar premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setiap bulannya. Kondisi tersebut mengundang niat Pemprov Sumbar untuk membantu membayar iuran.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebut, solusi awal dari pemerintah daerah yaitu membantu membayar premi dengan mempergunakan dana dari Basnaz (Badan Amil Zakat Nasional). “Masyarakat tidak mampu akan dibayarkan dengan dana Baznas. Saya minta rumah sakit, jika ada pasien yang berobat, tapi tidak punya uang untuk membayar BPJS, jangan ditolak, layani dia, dan Basnaz akan menggantinya,” katanya, Senin (14/5/2018).

Gubernur sudah mengeluarkan instruksi, sesuai Pergub No.3/2016 agar Pemerintah Daerah menganggarkan dana secara  maksimal di APBD untuk pembayaran premi BPJS bagi masyarakat tidak mampu. Dengan komitmen tersebut, saat ini tinggal kesiapan dan kemauan pemda untuk meralisasikan.

Dari evaluasi yang dilakukan, Irwan menyebut, banyak kesalahan data penerima manfaat dari pemerintah. Hal tersebut berdampak masih adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program jaminan pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Semestinya seluruh keluarga yang mendapatkan program PKH anak-anaknya harus mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun faktanya tidak seperti demikian,” tandas Irwan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Merry Yuliesday mengungkapkan, baru 7,3 persen masyarakat miskin yang mengikuti BPJS kesehatan. “Masih sedikit jumlah masyarakat miskin yang diakomudir BPJS kesehatan yang preminya sudah dibayar pemerintah,” jelasnya.