Dirjen Dukcapil Kemendagri Kembali Diperiksa KPK

JAKARTA – Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, hari ini kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zudan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Made Oka Masagung (MOM) dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (IHP), terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerimaan suap atau gratifikasi proyek pengadaan KTP-El.

Keterangan Zudan diperlukan penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sejumlah tersangka sebelumya, yang kasus perkaranya dilimpahkan ke penuntutan.

“Penyidik KPK melakukan pemeriksaan sekaligus meminta keterangan Zudan Arief Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kemendagri sebagai saksi untuk dua tersangka sekaligus, masing-masing MOM dan IHP, terkait kasus perkara dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-El”, kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Tersangka MOM dan IHP diduga memgetahui dan ikut terlibat secara langsung dalam pembahasan hingga penganggaran proyek pengadaan KTP-El. Keduanya juga diyakini telah menerima sejumlah aliran dana yang patut diduga sebagai suap atau gratifikasi untuk memuluskan proyek pengadaan KTP-El.

Tersangka MOM diduga telah menerima sejumlah uang sebesar 3,8 juta Dolar Amerika (USD), sedangkan tersangka IHP sebesar 3,5 juta USD. Uang tersebut kemudian diduga telah diberikan atau diserahkan kepada Setya Novanto, mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2009 hingga 2014.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) proyek pengadaan KTP-El tersebut berpotensi merugikan anggaran keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Diduga ada penggelembungan anggaran, sehingga peruntukkan anggaran keuangan negara itu tidak sesuai kenyataan.

Sementara itu, proyek pengadaan KTP-El tersebut secara keseluruhan telah menghabiskan biaya sebesar Rp5,9 triliun, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011 hingga 2012.