Efektivitas Pemerintahan Tergantung Kemampuan Mengelola Program

DENPASAR – Pengelolaan pemerintahan yang efektif ditentukan oleh kemampuan pejabat struktural dalam mengelola program dan kebijakan. Reformasi birokrasi menuntut penataan pegawai di berbagai aspek.

Salah satunya penataan dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan. Penataan juga harus dilakukan sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Paradigma good governance menuntut kesamaan persepsi serta pemahaman yang komprehensif terhadap sinergitas peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan.

“Pemimpin harus bisa membaca perubahan dengan baik agar tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri,” ucap Gubernur Bali Mangku Pastika pada Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XII 2018 Tematik Pariwisata, di Aula Melati Kantor BPSDM Provinsi Bali, Rabu (16/5).

Mangku Pastika berharap, diklatpim tingkat dua dapat mendorong pemahaman para top manager untuk mampu melakukan kajian kritis dan komprehensif terhadap masalah pembangunan. Hal itu dapat dilakukan melalui metode dan teknik analisis yang tepat dan efektif untuk memberikan solusi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bagi kepala daerah.

Oleh karenanya, seluruh peserta diklat diharapkan memanfaatkan kesempatan yang diperoleh untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi. Khususnya dalam menjalankan tugas jabatan struktural eselon II. “Para peserta diklat adalah pejabat dan calon pejabat tingkat strategis yang di samping sebagai pemimpin adalah juga sebagai manajer,” tandas Pastika.

Sebagai manajer tingkat strategis para peserta harus mampu mengelola perubahan. Kemampuan mengelola perubahan, harus diikuti dengan kemampuan berinovasi, keberanian mengambil resiko dalam setiap keputusan, serta mampu memprediksi perubahan yang akan terjadi.