Komitmen Jaga Kestabilan Harga Pangan Pemerintah

JAKARTA  – Suatu rezim selalu punya cara untuk menjaga kedaulatan pangan rakyatnya sebab masalah pangan menjadi kunci pertama keberlanjutan suatu bangsa.

Tak terkecuali dengan Pemerintahan Jokowi-JK yang dalam empat tahun terakhir senantiasa berupaya melakukan stabilisasi harga pangan, utamanya beras.

Sebagai makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di Tanah Air, ketergantungan pada beras di Indonesia sangatlah tinggi.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merancang beragam skenario dalam rangka menjaga ketersediaan beras agar selalu ada.

Meski tetap ada proteksi bagi petani sebagai negara agraris, rencana pemerintah melakukan kebijakan impor beras kerap kali juga diwacanakan sebagai langkah penyangga ketika ketersediaan beras menipis.

Pemerintah juga memantau kemampuan Bulog menyerap beras petani lokal hingga mendorong upaya petani meningkatkan produksi beras, antara lain melalui pengaturan masa tanam dan panen.

Presiden agaknya menyadari tentang pentingnya mengamankan ketersediaan beras di pasaran dengan harga terkendali dan stabil, di sisi lain petani mendapatkan harga gabah yang ideal dan tak rugi saat memasuki panen raya.

Namun, teori dan praktik kerap kali berbeda 180 derajat.

Faktanya memang produksi pangan lokal dianggap telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan pangan nasional dalam lima tahun terakhir.

Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri), Syahroni, mengatakan, dalam lima tahun terakhir sebetulnya kebutuhan sudah terpenuhi oleh produksi lokal.

Namun, ia menambahkan, setiap pemerintah di negara mana pun tetap dituntut untuk memiliki stok minimal tiga bulan ke depan.