Wali Kota Bekasi Minta Dana Perimbangan Daerah Ditambah

Dalam kesempatan itu, dia juga menjawab soal perubahan APBD Kota Bekasi, yang masih banyak asumsi. Dia mengakui, saat ini soal APBD setelah ditinggalkan selama 8 bulan terjadi turbulensi.

Ternyata kinerja aparatur turun sehingga potensi yang ada tidak tercapai. Sementara belanja jalan terus. Pendapatan Daerah tidak bisa digali, sehingga PAD tidak bisa ditutup, dan itu dikatakan turbulensi.

Dia pun berharap, semua pihak di Kota Bekasi juga tidak lagi memperdebatkan soal suku, budaya, dan agama, semua punya kedudukan maupun hak yang sama. Tetapi tidak berarti satu tambah satu sama dengan dua, hak yang sama itu harus proporsional. Jika hal itu terwujud, paparnya, maka investasi akan masuk, laju pertumbuhan ekonomi akan tinggi, inflasi akan kecil, dan tenaga kerja terbuka.

“Kota Bekasi ini tidak memiliki sumber daya alam memadai. Jadi pendapatan daerah harus digenjot dengan jual jasa dan perdagangan. Supaya hal itu laku tentu instrumen yang ada harus mendukung seperti kenyamanan dan keamanan yang tercipta maka investasi akan masuk,” jelasnya.

Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto, menambahkan, Kota Bekasi masih punya persoalan macet, banjir, dan minim ruang terbuka hijau. Untuk itu hal tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah supaya segera dilakukan pembenahan.

Untuk kemacetan, imbuh Tri, Kota Bekasi akan mengoptimalkan Transpatriot. Untuk itu pula, perlu segera mendapat penambahan. Dikatakan, saat inim Transpatriot yang dimiliki Pemkot Bekasi baru ada 9 unit, dan segera ada penambahan dari Menteri Perhubungan 20 bus umum dan 1 bus sekolah.