Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pekalongan Daftarkan Warga Tidak Mampu

PEKALONGAN – Pemkab Pekalongan, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp2 miliar, untuk mengikutsertakan warga kurang mampu yang ada di wilayahnya, sebagai peserta jaminan sosial pada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengatakan, segera melakukan intervensi terhadap keluarga yang benar-benar tidak mampu, untuk diikutkan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Anggaran sebesar Rp2 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, akan digelontorkan guna membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan, untuk alokasi 20 ribu keluarga kurang mampu,” tandasnya, Selasa (2/10/2018).

Melalui keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, warga kurang mampu dapat menikmati manfaat, dengan mendapatkankan jaminan sosial. “Dengan mengikutsertakan warga kurang mampu pada program BPJS Ketenagakerjaan ini, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pemimpin daerah untuk menyejahterakan masyarakat,” tambahnya.

Saat ini di Pekalongan, perusahaan yang aktif di BPJS Ketenagakerjaan ada 2.288 perusahaan, dengan total tenaga kerja sebanyak 54.719 orang. Sedangkan sektor informal bukan penerima upah yang aktif ada 4.847 orang.(Ant)