Pemblokiran Ratusan Rekening BOS di Surabaya Undang Polemik

SURABAYA  – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Muhammadiyah Kota Surabaya menyikapi adanya pemblokiran ratusan rekening bank untuk pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD oleh dinas pendidikan setempat.

“Kami menyesalkan adanya pemblokiran ratusan rekening bank untuk pencairan dana BOS SD itu,” kata Sekretaris DPD Muhammadiyah Kota Surabaya, M. Arif’ an di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, pihaknya mendukung penertiban administrasi sekolah dan kaitannya dengan kewajiban-kewajiban administratif kepada negara seperti pembayaran pajak dan kejelasan status aset pendidikan, tetapi dengan era sekarang hal itu bisa dipermudah dengan substansi yang lebih diutamakan.

“Tentunya dengan tetap melaksanakan sesuai aturan yang ada,” ujar Koordinator Komnas Pendidikan Surabaya.

Arif’ an mengatakan, bahwa pemblokiran rekening bank untuk pencairan BOS dikarenakan laporannya kurang lengkap. Pelaporan itu sendiri ada tiga yaitu melalui laman Kemendikbud, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) daring dan laporan manual atau “hardcopy”.

“Kemungkinan besar yang kurang dari sekolah di pelaporan ke Kemendikbud dan laporan manual,” ujarnya.

Sama dengan yang ada di Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama, lanjut dia, Muhammadiyah juga merasakan hal sama begitu juga dengan sekolah yang lainnya.

“Kami mengkhawatirkan dapat mengganggu operasional penyelenggaraan pendidikan yang akhirnya berdampak pada peserta didik,” ujarnya.

Adapun dari sekolah Muhammadiyah yang belum direalisasikan ada sekitar enam lembaga. “Alhamdulillah kebanyakan sudah direalisasikan,” kata Arif’ an yang juga Ketua Karang Taruna Surabaya ini.