DPD Minta Pemerintah Atasi Anjloknya Harga Kopra

TERNATE — Wakil Ketua DPD – RI, Letjen TNI (Mar) Purn Nono Sampono menyebutkan, anjloknya harga kopra harus mendapatkan perhatian serius pemerintah agar jangan sampai mempengaruhi peningkatan dan kesejahtaraan masyarakat.

“Ini telah menjadi masalah nasional, bahkan petani di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo dan Riau, mengeluh soal anjloknya harga Kopra dan Negara segera turun tangan,” katanya usai menggelar kunjungan kerjanya di Malut, Kamis (22/11/2018).

Dia menyatakan, anjloknya harga Kopra berdampak pada banyak orang, terutama bagi mahasiswa yang sedang kuliah, karena itu adalah masalah, kenapa mereka turun jalan semua.

“Saya kira itu pantas mereka turun dan bersuara keras serta tugas kami mengingatkan pemerintah dan mencari solusi,” ujarnya.

Oleh karena itu, dengan adanya kasus ini, negara segera turun tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut dan harga dulu diperbaiki dan negara harus turun tangan.

Menyikapi anjloknya harga Kopra yang terjadi di Provinsi Maluku Utara, sehingga berbuntut pada aksi unjuk rasa mengundang anggota salah satu anggota DPD-RI Basri Salama turut angkat bicara.

Menurut Basri, hampir ribuan anak petani yang dihidupkan dari hasil kopra, bergantung pada permainan tengkulak dan sebelum hasil panen bagi petani kopra telah berhutang terhadap tengkulak yang telah menetapkan harga kopra, padahal semestinya, penentuan harga kopra harus bergantung pada putaran pasar.

Selain itu, kata Basri, persoalan ini mestinya pemerintah harus meminimalisir sifat monopoli yang dilakukan oleh tengkulak, sehingga pemerintah yang mestinya mengatur harga kopra, bukan para pembeli kopra.