MEULABOH — Lembaga Adat Laut Kabupaten Aceh Barat, meminta pemerintah daerah setempat membantu nelayan dalam pengadaan alat penangkapan ikan (API) untuk mencegah nelayan merusak lingkungan laut dengan alat tidak ramah lingkungan.
Ketua Pemangku Adat Laut Aceh Barat, Amiruddin, mengatakan masih ada 30-40 persen nelayan daerah setempat yang masih menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan karena terbentur dengan ekonomi.
“Yang mampu mereka beli cuma alat seperti itu, karenanya masih dipakai. Harapan kita pada program anggaran 2019 semua alat penangkapan ikan nelayan Aceh Barat bisa diusulkan diganti dengan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh oleh pemda,” kata Amiruddin di Meulaboh, Jumat (16/11/2018).
Dia mengatakan dengan armada bertonase kecil, jarak tempuh nelayan pun tidak begitu jauh, ketika nelayan bermasalah dengan ketersediaan ikan di daerah penangkapan ikan (fishing ground), maka tidak jarang ditempuh dengan cara-cara tidak baik.
Semua itu, menurut dia, berawal dari tidak tersedianya alat pendukung bagi nelayan saat melakukan penangkapan ikan sehingga pemerintah perlu memprioritaskan pengadaan alat penangkapan ikan untuk nelayan yang maksimal, bukan hanya sebagai perangsang.
“Selama ini ada bantuan, tetapi kan tidak merata sehingga masih banyak nelayan belum berganti alat yang sesuai. Momen saat ini kami pikir sangat tepat bagi kalangan dewan mempertimbangkan kebutuhan itu agar dimasukkan dalam program daerah,” sebutnya.
Hal itu merespons kegiatan pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Aceh Barat yang saat ini dalam proses pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (R-APBK) tahun 2019.