Fadli Zon: Zaman Orba, Pemerintah Aktif Damaikan Konflik

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas, terkait pelanggar HAM terhadap etnis Uighur di Cina. Dia menilai, pemerintah Indonesia menganggap penindasan muslim Uighur di Cina adalah isu domestik, sehingga tidak perlu ikut campur. 

“Ketika pemerintah kita menganggap ini isu domestik, maka tentu bersikap tidak aktif, meskipun Indonesia penduduk terbesar di dunia. Indonesia tidak menunjukkan kapasitasnya membantu muslim Uighur,” kata Fadli, pada diskusi bertajuk “Pengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur”di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Dia menegaskan, Indonesia harus berperan besar dalam solidaritas  kemanusiaan yang menimpa muslim Uighur di Cina. Apalagi, Indonesia adalah negara yang menganut politik bebas dan aktif.

Artinya, kata Fadli, secara konstitusi pemerintah  Indonesia harus mengambil satu sikap, seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yakni, menempatkan negara Indonesia yang aktif dalam perdamaian dunia.

“Salah satu aktualisasi dari politik bebas aktif adalah kita tidak bisa tinggal diam menonton, ketika terjadi pelanggaran HAM di beberapa negara,” ujarnya.

Namun sayangnya, kata dia, diplomasi Indonesia dengan negara Myanmar terkait penindasan muslim Rohingya, terlihat tidak berdaya. Ini menurutnya, penurunan diplomasi luar negeri Indonesia yang tidak menunjukkan sebagai negara besar.

Padahal, jelas dia, zaman pemerintah Orde Baru (Orba), terkait masalah politik luar negeri ketika terjadi konflik, Indonesia selalu berperan aktif mendamaikan.

Contohnya, sebut dia, ketika terjadi konflik di Kamboja. Pemerintah Indonesia berani inisiatif dengan mengadakan Jakarta Informal Metting (JIM).