Imigrasi Maumere Terapkan Pelayaan Berbasis HAM

MAUMERE – Penerapan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), di berbagai layanan kantor pemerintah, menjadi faktor penting dan menjadi tolak ukur pelayanan yang lebih baik.

“Sejak setahun kami di kantor Imigrasi Maumere telah menerapkan pelayanan berbasis HAM. Ini, yang menyebakan kami meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI yang diterima bulan Desember ini,” sebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Vincentius Purwo Hendratmoko, Senin (31/12/2018).

Vincentius menyebut, sejak 2017 Dirinya menjadi Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Maumere. Sejak saat itu, Vincentius mulai merombak sistem pelayanan, dengan memperhatikan aspek HAM. Berbagai fasilitas disediakan, untuk menunjang pelayanan kepada publik. “Kami menyediakan kursi roda dan tangga khusus, serta peralatan bagi kaum difabel. Juga disediakan tempat menyusui, tempat bermain anak, serta ruangan bermain game dan internet bagi anak-anak, saat orang tua sibuk mendapatkan pelayanan,” terangnya.

Selain itu, juga disediakan mesin antrian, kotak Indeks Kepuasan Masyarakat, serta komputer bagi peserta untuk mengisi dokumen pribadinya (self service).Pengguna jasa, bisa mengisi persyaratan sendiri secara online. “Kami juga menempelkan alur pelayanan pembuatan dokumen, serta biaya pengurusan dokumen. Ini penting agar pengguna jasa bisa mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan dan berapa biayanya,” paparnya.

Pemohon paspor, setelah diambil foto biometrik, sidik jari dan wawancara, tidak perlu lagi datang ke kantor Imigrasi untuk mengambil paspor. Kantor imigrasi, telah bekerjasama dengan Kantor Pos dan Giro untuk mengirim paspor ke alamat pemohon. “Kasihan kalau pemohon tinggal di luar Kabupaten Sikka. Tentu mereka butuh biaya transportasi dan penginapan, bila harus menunggu paspor tersebut, atau harus bolak balik ke Sikka, untuk mengambil paspor,” jelasnya.