Menteri PUPR: Pembangunan Infrastruktur Tol Terkendala Lahan

BANDA ACEH — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut kendala dalam proses pembangunan infrastruktur seperti jalan tol adalah persoalan lahan.

“Untuk kendala memang ada dan di mana saja tantangan itu sama, yaitu soal tanah,” kata Basuki saat ditemui selepas peletakan batu pertama, jalan tol Banda Aceh-Sigli di wilayah Blangbintang, Aceh Besar, Aceh, Jumat (14/12/2018).

Hal tersebut, kata Basuki, karena persoalan tanah untuk pembebasan lahan dalam suatu proyek infrastruktur, terutama jalan tol, membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

“Karena proses pembebasan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bertahun-tahun,” ujarnya.

Basuki menegaskan masalah itu merupakan tantangan yang sama dalam proses pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Namun, lanjut dia, permasalahan akan bertambah ketika pembangunan dilakukan di Provinsi Papua.

“Di Papua, tantangannya ada faktor lain yakni masalah keamanan,” ucap dia.

Peletakan batu pertama jalan tol Banda Aceh-Sigli pada Jumat ini oleh Presiden Joko Widodo, sebagai tanda dimulainya pengerjaan konstruksi jalan tol pertama di Aceh tersebut.

Tol Banda Aceh-Sigli ini terbagi ke dalam enam seksi segmen pengerjaan, yaitu seksi Indrapuri Blang Bintang sepanjang 13 km, seksi Blang Bintang Kutobaro sepanjang 8 km, seksi Kutobaro Simpang Baitussalam sepanjang 5 km. Lalu seksi Padang Tiji Seulimeum sepanjang 26 km, seksi Seulimeum Jantho sepanjang 6 km dan seksi Jantho Indrapuri sepanjang 16 km.

Pengerjaannya proyek senilai Rp12,35 triliun ini, dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama, akan dibangun segmen 4 (Indrapuri-Blang Bintang), segmen 5 (Blang Bintang-Kuto Baro) dan segmen 6 (Kuto Baro-Baitussalam) sepanjang 26 kilo meter.