Birokrat di Bali Diminta Tak Berpikir Politik

DENPASAR – Kalangan Birokrat di Bali, diminta menghindarkan diri dari berpikir politik. Hal itu dikarenakan, saat ini sedang dalam situasi tahapan Pemilu 2019.

“Bagi birokrasi tantangannya akan lebih berat, karena mau tidak mau di tahun politik akan bisa memengaruhi pola pikir. Meskipun demikian, kami berharap kalangan birokrasi bisa menghindarkan diri dari pikiran politik,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Sabtu (19/1/2019).

Umar meminta, kalangan birokrasi dapat betul-betul berkonsentrasi melayani publik. “Biarlah politik diurus oleh para politisi, dan birokrasi mengurusi pelayanan publik,” ucapnya.

Dibagian lain diaharapkan, hasil proses politik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, juga bisa mengawal birokrasi agar betul-betul melayani publik. “Semua orang tentu berharap proses transisi kekuasaan berjalan lancar dan baik, serta tidak berpengaruh terhadap pelayanan publik. Biarlah politik bekerja dan birokrasi tidak terkontaminasi,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut.

Di sisa waktu sekira tiga bulan menuju Pemilu 2019, Umar mendorong kalangan parpol untuk meningkatkan elektabilitas dengan sebaik-baiknya. “Termasuk berikhtiar agar mendorong birokrasi ke depan menjadi lebih baik. Jangan hanya memanfaatkan saja, karena itu akan merugikan publik,” tandasnya.

Di tahun politik ini, Ombudsman akan turut mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten maupun kota setempat, sebagai pelaksana Pemilu 2019. “Kami akan terus mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, karena para penyelenggara pemilu itu bisa saja menjadi trigger atau pemicu lahirnya konflik,” kata Umar.