BPIP dan Pakar Kembangkan Ekonomi Pancasila

MALANG – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., menyebutkan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah seharusnya dijadikan sebagai landasan epistemologi keilmuan, yang salah satunya terkait masalah ekonomi.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah. Pada saat masih dijajah, muncul yang namanya ekonomi kolonial. Masyarakat Indonesia pada saat itu posisinya hanya menjadi objek.

“Namun ketika kita sudah merdeka, kenapa masyarakat Indonesia masih belum bisa menjadi subjek? Salah satu faktornya ternyata adalah cara pandang kita membangun mental serta keilmuan kita yang belum berhasil,” ujarnya, usai menghadiri seminar nasional bertajuk ‘Menggali Nilai-nilai Ekonomi Keindonesiaan Berbasis Pancasila’, di gedung Graha Cakrawala, Universitas Negeri Malang, Selasa (29/1/2019).

Karenanya, beberapa pakar ekonomi dan politik bersama-sama dengan BPIP serta komite ekonomi dan industri nasional, saat ini tengah menggalang pengembangan ekonomi Pancasila di beberapa kampus.

Menurutnya, hal ini perlu untuk terus digulirkan, sehingga Pancasila sebagai epistimologi ekonomi bisa terus dikembangkan. Agar masyarakat tidak hanya mengeluhkan ketimpangan ekonomi yang dirasakan saat ini.

“Karena secara teoritik, selama ini kita sendiri tidak membangun ekonomi yang tidak timpang, dan ekonomi tidak timpang itu yang ingin kita kembangkan di Indonesia,” terangnya.

Disampaikan Hariyono, Pancasila sebagai dasar negara tentunya memiliki tujuan, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Hanya saja, tidak akan mungkin tercipta masyarakat yang adil makmur tanpa ada susunan tata ekonomi yang memberikan ruang gerak kepada masyarakat, negara maupun pihak swasta, dengan cara-cara yang baik, sehingga kepentingan publik harus lebih diutamakan dari pada kepentingan individu.