Kebijakan Komoditas kedelai Harus Maksimalkan Produktivitas Petani

JAKARTA — Kebijakan pemerintah terkait dengan komoditas kedelai harus dapat memaksimalkan produktivitas petani kedelai di Tanah Air.

“Usaha yang lebih dibutuhkan daripada kewajiban penanaman kacang kedelai bagi importir adalah pendampingan untuk memaksimalkan produktivitas petani kacang kedelai,” kata peneliti dari lembaga kajian kebijakan publik Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arief Nugraha, di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menurut dia, maksud dari pemerintah dengan meningkatkan luas panen dari kedelai, agar ada peningkatan juga pada produksi kacang kedelai.

Namun, lanjutnya, hal yang tidak boleh dilupakan adalah produktivitas kacang kedelai itu sendiri serta peningkatan produksi kacang kedelai per hektare.

Arief mengatakan, usulan mengenai pemberlakuan wajib tanam untuk importir kedelai perlu dipertimbangkan karena tidak efektif.

Ia berpendapat bahwa beberapa hal yang melandasi hal ini adalah keterbatasan lahan, terbatasnya tenaga kerja dan ketidaksesuaian iklim.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan kacang kedelai dalam negeri dan mewujudkan swasembada kedelai.

Ia memaparkan bahwa lahan yang cocok untuk ditanami kacang kedelai di Indonesia memang jumlahnya terbatas. Hal itu karena lahan kedelai harus memiliki kadar pH yang netral dengan kedalaman minimal 20 sentimeter.

Sejumlah daerah di luar pulau Jawa biasanya memiliki kondisi tanah yang masam sehingga kadar pH harus dinetralkan. Selain itu, jumlah hama yang mencapai 27-29 jenis juga menambah biaya produksi petani.