Peneliti Nilai Aceh Gagal Kelola Dana Otsus

BANDA ACEH – Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, mengklaim, Pemerintah Aceh telah gagal mengelola dana otonomi khusus (Otsus) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Aceh gagal mengelola dana Otsus untuk mempercepat terwujudnya industrialisasi, dan dana otsus akhirnya menjadi sumber kesejahteraan oknum tertentu yang dekat dengan pemerintahan,” kata Peneliti di PPISB Unsyiah, Muhammad Mirza Ardi, di Banda Aceh, Sabtu (5/1/2019).

Menurutnya, setiap tahun program Pemerintah Aceh adalah membangun infrastruktur. Namun, yang terjadi pembangunan infrastruktur menjadi momentum untuk korupsi dan pelakunya didominasi oleh oknum politisi, birokrat, serta kontraktor.

“Pada 2018, sebanyak 685 proyek fisik Anggaran Pendapadan dan Belanja Aceh (APBA) yang berstatus merah, karena realisasinya masih di bawah 75 persen, dan Rp1,5 trilun dana otsus terbengkalai,” ungkap Pengajar di Fakultas Sosiologi Politik dan HAM UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Hingga penghujung 2018, katanya, Aceh masih belum mengalami industrialisasi dan struktur ekonomi masyarakat Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan yang dikelola secara tradisional.

“Hasil produksi petani lokal itu masih mentah, belum diolah. Padahal, jumlah pekerja di sektor pertanian besar dan kualitas ekonomi masyarakat masih melempem,” imbuh Mirza.

Lebih lanjut ia mengatakan, dominan masyarakat petani di Provinsi Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan hasil pertanian mereka hanya cukup untuk menyambung hidup sehari-hari.

“Suara petani itu hampir tidak ada yang menyuarakan, dan saya berharap petani lokal itu mendapat perhatian lebih, agar ekonominya bergerak lebih baik,” kata dia.