Presiden Sebut Kerugian Kemacetan Rp67 Triliun, Anies: Rp100 Triliun

Menurut Anies, daerah-daerah penyangga DKI Jakarta dirasa kurang mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk menggalakkan penggunaan transportasi umum. Atas hal itu, Anies bakal berkoordinasi bersama kepala daerah di lingkup Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi tepat, menghadapi permasalahan, sekaligus upaya mengurangi kerugian negara akibat kemacetan.

“Dalam urusan transportasi ini, Presiden melihat pentingnya DKI menjadi pihak yang mengoordinir,” ujar Anies.

Dia menuturkan, telah menyampaikan koreksi itu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, beliau juga mengakui memang sangat sulit mengatur kendaraan umum di Jakarta. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab semakin tinggi tingkat kemacetan di Jabodetabek.

Kesulitan itu, kata dia, juga disebabkan karena kewenangan pengaturan kendaraan umum itu tersebar, tidak dipusatkan dan diurus oleh satu wilayah saja.

“Jadi arahan kemarin adalah dikonsolidasi ke DKI dan beberapa kali DKI ditanya kesiapannya, kami siap, Jakarta siap,” kata Anies.

Di pun berencana ingin membangun sejumlah lahan parkir di luar Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek yang menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.

“Kita perlu membangun banyak lahan parkir. Lahan parkir DKI bisa dibangun tidak hanya di DKI, tetapi juga bisa dibangun di luar Jakarta,” ujarnya.

Anies menyampaikan, lahan-lahan parkir dengan tarif murah akan dibangun di sekitar lokasi transportasi umum di luar Jakarta. Sementara tarif lahan parkir di dalam kota akan dinaikkan.

Harapannya, warga akan memarkirkan kendaraan pribadi di lahan parkir yang dibangun di luar kota dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.