Tujuh Pejabat Tinggi Pratama Pemrov DKI Dilantik
Editor: Mahadeva
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pelantikan ini merupakan pelantikan tahap kedua, dari lelang jabatan yang pejabatnya telah disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Adapun tujuh pejabat yang baru dilantik tersebut adalah, Sri Haryati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Tercatat, Sri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI. Kemudian Uus Kuswanto, dilantik menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Kemudian Sri Mahendra Satria Wirawan, sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Kemudian ada nama Chaidir, yang dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Lalu terdapat tiga kepala dinas diantaranya, Widyastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kelik Indriyanto sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dan Hari Nugroho sebagai Kepala Dinas Bina Marga.
Pelantikan kali ini, merupakan hasil implementasi PP No.11/2017, tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengacu aturan tersebut, telah dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. “Dalam rangka percepatan pembangunan di Pemprov DKI Jakarta, maka dibutuhkan penyegaran di jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pergantian, promosi, dan pergeseran atau mutasi pejabat ini merupakan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka dinamisasi manajemen yang baik, cepat, tepat, dan efektif,” tandas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai pelantikan, Rabu (9/1/2019).
Berdasarkan pantauan Cendana News, pelantikan ke-tujuh pejabat dilakukan secara diam-diam, tanpa ada pemberitahuan ke media. Sebelumnya, Pada 31 Desember 2018, Anies juga melantik tiga pejabat eselon II hasil lelang jabatan. Mereka yang dilantik adalah, Atika Nur Rahmania sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suzi Marsitawati sebagai Kepala Dinas Kehutanan, dan Iin Mutmainah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.