Keberlangsungan Pembangunan Tol di Sumbar Bergantung BPN
Editor: Satmoko Budi Santoso
PADANG PARIAMAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera melakukan pembebasan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang dimulai dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan, penyelesaian persoalan pembebasan lahan tol di titik nol kilometer yang merupakan seksi I Padang – Sicincin, perlu untuk disegerakan pembebasan lahannya. BPN memiliki tanggungjawab terkait persoalan ini, karena setahun sudah proyek ini terbengkalai.
“Persoalan hanya satu yaitu lahan yang belum bebas, ada tiga orang pemilik tanah yang saat ini belum bisa melepas tanahnya atas dasar kesepakatan pembangunan tol. Nah seharusnya di sini BPN harus bekerja lebih cepat lagi. Jangan ada nama yang atau-atau itu lagi. Kalau hanya satu pemilik, ya tulis saja satu pemilik,” katanya, saat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang berada di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (13/2/2019) sore.
Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumatera Barat ke lokasi pembangunan tol yang diprakarsai oleh BUMN yakni PT. Hutama Karya itu, juga menjawab tuntutan demo yang dilontarkan oleh ratusan mahasiswa di Sumatera Barat, yang memberikan kado ulang tahun kinerja Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno-Nasrul Abit, memasuki masa bakti tiga tahun.
“Kita harap semuanya bekerja serius. Mulai dari pemerintah daerah dan BPN, karena semuanya bekerja untuk program pemerintah. Apalagi saya telah didemo. Nah buktinya, pengerjaan tetap jalan, “sebut Nasrul Abit.