Media Diminta Patuhi Regulasi Iklan Kampanye

MALANG – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos., meminta agar media massa dalam menerima dan menayangkan iklan kampanye peserta Pemilu harus tetap mematuhi regulasi yang telah ditetapkan KPU.

Disampaikan Gogot, peran media sangat penting dalam mensukseskan jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Karenanya, ia mengimbau agar media bisa memfilter lebih dulu setiap iklan kampanye yang akan mereka terima, apakah sudah sesuai regulasi atau belum.

“Kawan-kawan media harus bisa memahami regulasi yang kita sampaikan. Jangan sampai langsung main pasang saja ketika ada caleg atau peserta pemilu yang akan beriklan,” ujarnya, saat menghadiri rapat koordinasi persiapan kampanye Pemilu serentak di media massa, di Malang, Kamis (14/3/2019).

Ia mengingatkan, agar jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya terdapat ujaran kebencian, atau menampilkan iklan kampanye yang bertentangan dengan UUD 45 maupun Pancasila.

“Bisa jadi, kalau teman-teman media tidak memfilter dengan baik, maka nanti bisa menjadi temuan atau ada laporan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu. Nantinya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk sanksi, baik sanksi yang dikeluarkan dewan pers maupun komisi penyiaran,” ucapnya.

Lebih lanjut, dalam acara tersebut, Gogot menjelaskan berbagai batasan maupun regulasi yang harus dipatuhi para peserta pemilu maupun media massa, terkait kampanye iklan.

Disebutkan, fasilitasi iklan presiden dan wakil presiden untuk media cetak dibatasi hanya 3 media, radio 3 media, Televisi (TV) 6 media dan online 5 media.