Pemerintah Kesulitan Bebaskan Lahan Jalan Tol Padang Pekanbaru

PADANG – Pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang diperkasai PT. Hutama Karya belum bisa bergerak cepat. Hingga saat ini, untuk tahap nol sampai 4,2 kilometer, baru 30 persil dari 109 persil yang sudah berhasil dibebasan dan dibayarkan ganti rugi lahannya.

Sementara, sudah lebih dari setahun, groundbreaking telah dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodi di Februari 2018 lalu. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengaku kesulitan melakukan proses pembebasan lahan pembangunan tol. Hal itu membuat target pembangunan tol menjadi meleset dan molor.

Persoalan yang dihadapi adalah, belum adanya kesepakatan harga ganti rugi lahan. Sebelumnya, Pemprov Sumatera Barat telah menargetkan proses pembayaran ganti rugi lahan akan selesai di Juli 2018. Untuk tahap awal, pembayaran ganti rugi dilakukan untuk ruas jalan sepanjang 4,2 kilometer, yaitu Padang-Sicincin. Namun demikian, sampai saat ini ganti rugi lahan tersebut tidak kunjung selesai.

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru menelan anggaran Rp78,09 triliun. Ditargetkan selesai di 2023 mendatang. Tahap pengerjaan, tahap I adalah menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer. Kemudian tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 kilometer, dan tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinan dengan panjang jalan 189 kilometer.

Pembangunan jalan tol tersebut juga melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). “Harapan saya, semoga persoalan ganti rugi lahan ini segera selesai, dan saya berharap betul kerjasama pemerintah di daerah seperti Kabupaten Padang Pariaman beserta, pemerintah nagari (desa) berperan mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pembangunan tol juntuk kita semua, bukan untuk pemerintah,” tandasnya, Jumat (5/4/2019).