BMPS Nilai Pemkot Bekasi Tutup Peluang Sekolah Swasta Berkembang
Editor: Koko Triarko
BEKASI – Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat, Ayung Sardi Dauly, menuding pemerintah telah menutup peluang sekolah swasta di wilayah setempat untuk berkembang, menyusul penambahan Unit Sekolah Baru (USB) di tingkat SMP.
“Tiga tahun terakhir ini, Pemkot Bekasi selalu meninggalkan masalah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berdampak pada sekolah swasta,” ungkap Ayung, di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).
Menurutnya, Pemkot Bekasi dalam perencanaan pendidikan selama ini, tidak pernah memperhatikan sekolah swasta. Pemerintah hanya menghitung kebutuhan sekolah negeri dengan alasan untuk memberi pelayanan pendidikan gratis kepada masyarakat.
Menurutnya pula, sekolah swasta di Kota Bekasi bukan tidak bisa memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Tetapi, kendalanya ada di pemerintah sendiri, seperti pemberian dana BOS daerah yang tidak merata antara sekolah negeri dan swasta di Bekasi.
“Dana BOS Daerah di Kota Bekasi berbeda antara sekolah swasta dan negeri. Untuk sekolah swasta Rp25 ribu, sekolah negeri Rp60 ribu,”ujar Ayung.
Pemerintah daerah beralasan, anggaran BOS terbatas. Pernyataan tersebut kontradiktif, anggaran kurang, tetapi USB bertambah, otomatis jumlah peserta didik bertambah yang ikut menjadi tanggungan dana BOS.
“Pemerintah membangun image, seolah-olah sekolah yang hebat itu dibangun pemerintah. Sedangkan sekolah swasta tidak bagus, ini namanya kolonial,” tandas Ayung.