Kemiskinan Masih Tinggi, Dana Desa di NTT untuk Gerakan Perekonomian

“Kita perlu melihat dan mempelajari secara rinci dan cermat hasil rilis BPS ini. Ini dapat dijadikan panduan untuk meletakan perencanaan yang sistematis dan terukur. Saya mendorong Pemprov NTT dan semua stakeholder, serta seluruh masyarakat NTT melihat Rilis BPS ini secara positif dan bergotong royong menurunkannya,” tandasnya.

Beberapa indikator diklaimnya ditangani secara serius oleh pemerintah daerah, dalam sinergitas kerja sampe ke desa-desa. Berbagai langkah yang dilakukan seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan dan perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi  NTT, Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si, menyebut, BPS Provinsi NTT menggunakan konsep kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. “Dari pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Hal ini diukur menurut Garis Kemiskinan (GK),” jelasnya.

Data BPS menyebut, persentase penduduk miskin di NTT pada Maret 2019 mencapai 21,09 persen. Jumlah itu meningkat 0,06 persen dibandingkan kondisi September 2018, dan menurun 0,26 persen dari kondisi Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 1,146 juta orang, atau meningkat 12.210 orang, bila dibandingkan kondisi September 2018. “Bila dibandingkan dengan Maret 2018 mengalami peningkatan 4.150 orang,” tandasnya.

Sementara perbedaan jarak antara kemiskinan di perkotaan dan perdesaan tercatat saat ini masih tinggi. Pada Maret 2019, untuk kota, persentase penduduk miskin sebesar 8,84 persen sementara di desa sebanyak 24,91 persen.