Kenaikan BPJS, Pemprov DKI Siapkan Dana Cadangan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyiapkan penyaluran kredit Supply Chain Financing (SCF) senilai Rp 93 miliar kepada enam RSUD di DKI Jakarta untuk melunasi tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta.

Dengan rincian dananya yaitu, RSKD Duren Sawit senilai Rp 5 miliar, RSUD Budhi Asih sebesar Rp 15 miliar, RSUD Koja sebesar Rp 20 miliar, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp 18 miliar, RSUD Tarakan sebesar 15 miliar dan RSUD Cengkareng sebesar Rp 20 miliar.

Hal ini dilakukan untuk membantu pengguna BPJS di Jakarta. Nantinya Bank DKI bakal menyiapkan anggaran kredit untuk sejumlah RSUD di Jakarta. Anggaran itu akan menjadi dana talangan untuk mengatasi tunggakan RSUD dalam menyelenggarakan BPJS.

“Kami siapkan, prinsip dari bank DKI. Sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Dalam pelaksanaannya, Bank DKI akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI untuk program kredit tersebut. Menurutnya kebijakan ini sudah dijalankan sejak tahun lalu.

“Iya (dana cadangan) dan itu sudah kita jalankan sejak tahun lalu,” kata dia.

Selama ini, kata Anies, persoalan yang dihadapi sejumlah daerah adalah tunggakan pembayaran BPJS kepada rumah sakit. Akibatnya banyak rumah sakit yang kemudian menolak pasien BPJS.

Terkait saran terhadap BPJS dalam peningkatan kualitas pelayanan seiring dengan kebijakan kenaikan iuran ini, Anies mengatakan akan disampaikan secara rinci.

“Kalau untuk saran nanti aja detil, jangan spontanitas sekarang. Kalau saran itu harus lihat dengan terinci, saya sampaikan,” pungkas dia.