Banyak Bantuan Tak Tepat  Sasaran, Purbalingga Validasi DTKS

PURBALINGGA – Banyaknya program bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, membuat Pemkab Purbalingga melakukan pendataan ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS yang ada sekarang ini, diklaim belum mendapatkan proses validasi.

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) Purbalingga, Raditya Widayaka AP, mengatakan, banyak masukan dari berbagai pihak tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Warga yang kondisinya miskin, disebut-sebut justru tidak menerima bantuan. Sebaliknya yang secara sosial ekonomi mampu, malah menerima berbagai bantuan. “Karena itulah, Jumat hari ini, kita melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS, sebagai sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu,” terangnya, Jumat (27/9/2019).

Berdasarkan DTKS Kabupaten Purbalingga, hingga Juli 2019 tercatat ada 136.131 rumah tangga atau 528.423 jiwa. Rumah tangga yang dikunjungi dalam DTKS kali ini adalah rumah tangga inclusion error (semestinya tidak masuk tetapi masuk DTKS) dan rumah tangga exclusion error (semestinya masuk tetapi tidak masuk DTKS). “Inclussion error dan exclusion error adalah mereka yang dicari dan disepakati dalam musyawarah desa  atau musyawarah kelurahan untuk dikunjungi dan dilakukan home visit,” jelasnya.

Sesuai jadwal yang ditentukan,  pendataan atau home visit akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Oktober hingga minggu ke-2 November 2019. Petugas Pengumpul Data, memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Karang Taruna di masing-masing desa dan kelurahan. Sebelumnya, mereka akan dilatih terlebih dahulu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “DTKS, nantinya dapat digunakan untuk ketepatan sasaran program Bansos seperti KIS, Rastra, PKH, Program Indonesia Pintar (PIP),” jelasnya.