Ratusan Truk Logistik Mogok di Pelabuhan Petikemas Makassar

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Makassar, Sumirlan, menyebut, surat edaran oleh BPH Migas sudah mulai terasa selama lima hari terakhir. Pengmudi sudah tidak dilayani membeli biosolar. “Sudah lima hari ini kami merasakan dampaknya karena tidak terlayani. Para sopir menjerit, dan terpaksa kami mengeluarkan biaya lebih dulu, padahal kami melayani masyarakat dan menjaga agar tidak terjadi inflasi,” katanya.

Harga biosolar yang biasanya dipakai Rp5.400 per-liter. Jika subsidi dicabut, atau dipaksakan untuk menggunakan solar dex, yang tanpa subsidi harganya Rp10.400, maka ada kenaikan hingga 100 persen. “Cost-nya naik hingga 100 persen. Beberapa hari ini banyak pengusaha menjerit dengan keputusan BPH Migas dan jika ini dibiarkan berlarut-larut, maka dampaknya pasti sistemik. Kami juga akan mengambil kebijakan jika pemerintah tidak memberikan solusi dalam dua hari ini,” tandasnya.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Syaifuddin Ipho, menyatakan, surat edaran dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengancam kenaikan kebutuhan pokok di Sulsel. “Saat ini kami sedang membahas beberapa upaya-upaya agar tidak banyak yang dirugikan dengan surat edaran BPH Migas itu,” ujar Syaifuddin.

Surat edaran yang sudah dikeluarkan BPH Migas beberapa waktu lalu itu, berdampak pada tidak terlayaninya kendaraan pengangkut bahan-bahan logistik, karena tidak adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi.

Ipho menilai, surat edaran tersebut idealnya masih bersifat pemberitahuan. Tetapi yang terjadi di wilayah Sulawesi, surat edaran tersebut berdampak pada tidak terlayaninya kendaraan-kendaraan pengangkut logistik di sentra pengisian bahan bakar umum (SPBU). “Jumlah truk di Sulsel sebanyak 1.800 dan semuanya adalah truk khusus pengangkut kebutuhan pokok, untuk kebutuhan ekspor. Semuanya mogok mengangkut,” tandasnya.