Transparansi Anggaran Pemprov DKI, Libatkan Masyarakat

JAKARTA – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, pihaknya menyatakan tidak ada yang ditutupi dalam pembahasan anggaran di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Termasuk dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 senilai Rp 95,99 triliun seperti dikeluhkan beberapa kalangan.

Menurutnya, rancangan anggaran yang telah disusun sejak Januari 2019 lalu turut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari masyarakat hingga akademisi.

“Saya rasa dari sejak awal ini berproses tidak ada yang kami tutup-tutupi ya,” kata Sekda DKI, Saefullah, kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Namun, Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dipublikasikan setelah seluruh pembahasan di DPRD Provinsi DKI Jakarta selesai. Karena itu pula, datanya belum dipublikasi.

“Ya karena kemarin dicek Bappeda itu belum final, masih banyak perubahan,” katanya.

Meski belum di-publish kepada masyarakat, Saefullah mengatakan pihaknya sudah memberikan draft KUA-PPAS kepada DPRD DKI Jakarta. Sehingga mereka bisa mempelajari dan mengkaji draft itu.

“Tapi mengenai barangnya kan bisa dilihat semua, bisa dilihat gimana sudah kita berikan transparansi, softcopy-nya maupun hardcopy-nya. Tinggal dipelajari saja,” ucapnya.

Dia menyebutkan, pembahasan KUA PPAS ditampilkan secara langsung. Saefullah menyebut, penayangan live ini akan dilakukan melalui sistem. Menurutnya, dengan cara ini tidak akan ada program yang ditutupi.

“Live dari sistem kita, nanti kalau dilakukan perubahan di situ gitu. Pembahasannya saya minta live oleh Bappeda ditayangkan. Nanti siapa yang buka password, siapa yang menginput jam, menit kelihatan gitu,” kata Saefullah.