Gubernur DKI Kedepankan Tranparansi Anggaran
Editor: Koko Triarko
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan tidak akan mengganti sistem e-budgeting yang sudah dibuat pemerintahan sebelumnya. Dia hanya akan memperbarui sistem sesuai dengan kebutuhan anggaran DKI Jakarta.
“Intinya adalah kita memiliki aplikasi yang terus ada perkembangan, bukan error, dan harus di-upgrade. Bukan mengganti atau meniadakan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).
Anies menjelaskan, sistem anggaran itu akan diisi banyak fitur kegunaan. Salah satunya fitur komentar, sehingga masyarakat bisa berinteraksi di dalamnya.
“Kita mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitas dan smart system itu kita pegang. Tetapi, anggaran tetap diakses. Bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi publik bisa komentar,” ungkap Anies.
Dia menjelaskan, nantinya e-budgeting yang diperbarui akan dimasukkan kemampuan untuk menerima masukan dari tiga sektor. Pertama, masukan anggaran dari hasil Musrenbang, ke dua dari SKPD dan ke tiga dari rancangan KSD (Kajian Strategis Daerah).
“Musrenbang di RT RW, kelurahan, kota, kecamatan itu kan data, tapi itu semua tidak punya saluran ke dalam e-budgeting. Ini yang kita obrolin,” jelas dia.
Anies mengatakan, sistem ini sudah dibahas setahun terakhir. Dia memastikan, sistem akan mulai berjalan pada tahun depan. Namun, menurutnya, hal ini telah lama disiapkan dan akan diluncurkan pada akhir tahun.
“Januari akan kita gunakan, tapi karena ini ramai jadi kita sampaikan, bahwa akan launching akhir tahun ini,” ujar dia.
Dia mengatakan, pihaknya akan mengedepankan tidak hanya prinsip transparansi, melainkan juga smart system dalam menyusun mata anggaran.