Gubernur DKI Kedepankan Tranparansi Anggaran

Dengan adanya pembaruan sistem, maka polemik seperti anggaran tak wajar lem aibon, menurut dia dapat terdeteksi dan dicegah.

“Sistem harus bisa mendeteksi. Misalnya, kemarin lem aibon Rp82 miliar saja, common sense saja, enggak bisa itu, sistem akan menolak. Itu penting, supaya kita bisa bedakan antara kekeliruan dengan manipulasi,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mengatakan langkah Gubernur Anies Baswedan yang meminta jajarannya untuk menyisir ulang proses penyusunan anggaran, sangat tepat.

Menurut Yani, langkah ini menjadi contoh Kepala Daerah di mana pun. Dia menjelaskan, saat itu Anies dalam rapat pada 23 Oktober 2019 yang diunggah di akun youtube Pemprov DKI Jakarta, di hadapan jajarannya menyampaikan dalam penyusunan anggaran harus penuh ketelitian.

“Tanpa marah-marah, Anies dapat meminta jajarannya untuk memperbaiki dan memahami proses penyusunannya sampai diajukan ke DPRD, dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama DPRD sampai ditetapkan pada akhir November,” ucap Yani, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dia menilai cara-cara penyampaian yang baik, menjadi model kepempimpinan modern, sehingga jajarannya dapat memahami kesalahan-kesalahan tanpa ada yang tersakiti.

“Teguran secara terbuka melalui tayangan video, mengkoreksi tanpa menyakiti. Semoga seluruh jajarannya mengevaluasi secara menyeluruh, sebelum disusun menjadi APBD,” ujar Yani.