Ia melanjutkan, pemerintah juga akan memastikan perbaikan birokrasi tersebut dalam berjalan secara konsisten, sebab selama ini koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih kurang baik.
“Selama ini antara pemerintah pusat dan daerah memiliki kebijakan berbeda terkait perizinan investasi. Ini yang menyulitkan investor masuk,” katanya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pada pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II, ini juga akan diteruskan berbagai pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang lebih maju dan merata di seluruh Indonesia.
“Ini terkait bagaimana pemerintah bisa membangun infrastruktur yang lebih memadai, baik dari segi sosial, lingkungan, dan teknologi. Negara ini adalah negara yang besar, sehingga membutuhkan konektivitas,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah juga terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebab Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah besar, sehingga bisa menjadi salah satu aset dalam menarik investor.
“Kita juga mau provide human capital makin produktif dan inovatif meskipun hasilnya tak langsung ke pertumbuhan, tapi akan mendorong sustainable growth,” ujarnya.
Sebelumnya pada Rabu (20/11), Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7 persen setiap tahun, agar perekonomian bisa mencapai 7 triliun dolar AS pada 2045.
“Kalau pertumbuhan 5 persen itu selama 25 tahun ke depan baru sekitar 5 triliun dolar AS. Jadi, untuk mencapai angka 7 triliun dolar AS Indonesia harus tumbuh rata-rata 7 persen per tahun,” katanya, di Jakarta.