Menteri KP Tampung Masukan ‘Stakeholders’ Susun Kebijakan

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terus menampung masukan dari berbagai stakeholders kelautan dan perikanan sebagai bahan pertimbangan merumuskan kebijakan sektor tersebut.

Hal itu dalam rangka mencari masukan terkait kebijakan izin lokasi penangkapan ikan yang dibatasi dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sehingga dapat dirumuskan dalam satu kebijakan, tidak merugikan kalangan nelayan atau steakholders lainnya.

“Pertemuan tersebut dalam mencari berbagai masukan dari nelayan untuk jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” kata Edhy Prabowo, yang mengaku sudah bertemu Stakeholders Meeting, Bidang Perikanan Tangkap dengan sekitar 15 himpunan nelayan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Dikatakan, dalam pengambilan kebijakan ke depan KKP harus melibatkan pelaku langsung. Sehingga, keputusan itu dibuat agar dirasakan langsung oleh pelaku perikanan.

“Saya mau melibatkan pelaku, karena keputusan itu dibuat untuk melindungi, mengatur, mengeksekusi setiap kegiatan yang melibatkan pelaku,” tukasnya.

Ia pun berjanji akan mencari jalan keluar terbaik terkait berbagai kendala yang dihadapi steakholders di bidang perikanan. Sehingga, keputusan yang diambil mampu memberi manfaat bagi seluruh stakeholders itu sendiri.

“Memang tidak mudah untuk menyamakan suara jutaan nelayan kita. Tentunya tidak mudah, butuh proses. Tapi, mohon kita semua saling memahami,” pungkas Menteri Edhy.