Pakar Sebut Reformasi Birokrasi di Daerah, Lambat

MALANG – Pakar Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Oscar Radyan Danar, menilai sistem reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah di Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota berjalan lambat, jika dibandingkan dengan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah pusat.

“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlambatan reformasi birokrasi di tingkat daerah (kota/kabupaten), antara lain minimnya pemahaman aparatur terhadap reformasi birokrasi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Oscar, di Malang, Jawa Timur, Jumat (22/11/2019).

Selain itu, kata Oscar, pemimpin di daerah tidak terlalu memahami proses reformasi birokrasi yang seharusnya dilakukan. Jika pemimpin tidak memahami proses tersebut, anak buah tidak bisa bekerja maksimal.

Oscar mengatakan, meskipun mayoritas berjalan lambat dan perlu akselerasi, ada beberapa kepemimpinan inovatif yang mendukung reformasi birokrasi dengan baik, seperti Yogyakarta, Surabaya dan Bandung.

“Sampai saat ini, budaya melayani masih menjadi suatu kendala seorang aparatur, karena paradigma aparatur sebagai seorang penguasa masih sangat kuat,” katanya.

Menurut Oscar, perubahan budaya birokrasi harus menjadi ruh dalam reformasi birokrasi, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya di atas kertas saja.

Perubahan budaya birokrasi ini harus dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah di Malang Raya.

Penilaian lambatnya sistem reformasi birokrasi tersebut, merupakan hasil penelitian Oscar yang berjudul “Progress and Challenge Administrative Reform in Indonesia: an Update”.

Hasil penelitian tersebut dinobatkan sebagai naskah terbaik dalam konferensi Indonesian Association for Public Administration (IAPA) dan Asian Group for Public Administration (AGPA) 2019.