DPRD Bekasi Dukung Penghapusan UN

BEKASI – Ketua Komisi IV bidang Pendidikan Kota Bekasi, Sardi Effendi, setuju rencana penghapusan program Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan RI. Menurutnya, Ujian Standar Nasional dinilai sangat membebani pelajar.

“Saya dari awal diluncurkan program UN waktu itu masih Ketua Komisi D, tidak setuju dengan program tersebut, karena standar nasional, apalagi di Bekasi,” ujar Sardi Effendi, kepada Cendana News, Jumat (6/12/2019).

Dikatakan, bahwa untuk standar sarana prasarana pendidikan di Kota Bekasi sendiri belum memadai. Untuk itu, dia mempertanyakan apa yang menjadi standar dalam program standar pendidikan nasional tersebut.

Menurutnya, UN yang diterapkan di Indonesia sudah tidak lagi diterapkan di negara-negara Eropa, termasuk Inggris. Kenapa Indonesia masih menggunakan standar UN yang memberatkan pelajar?

“Harus distandarkan dulu apa itu standar pendidikannya.  Baru ada namanya UN, kalau proses standarnya tidak standar, UN distandarkan kasihan pelajar yang menjadi peserta ujian,” ujarnya, yang mengaku banyak psikolog mengatakan banyak peserta UN stres menghadapi UN.

Ia menegaskan, Indonesia, khususnya di Bekasi, sarana prasarana belum memadai. Apalagi di daerah lain, pelosok daerah yang harus menyediakan sarana dan lainnya seperti SDM.

Dia mempertanyakan jika Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Disdik)  Kota Bekasi tidak setuju, alasannya apa? Apakah standar pendidikan yang dikatakan standar itu sudah diterapkan di kota Bekasi?

“Tentu belum, lihat sendiri tahun lalu saat pelaksanaan UN Disdik harus tergesa-gesa menyiapkan. Artinya tidak ada alasan untuk menolak program penghapusan UN oleh Kemendikbud,” tukasnya.