Kemendagri Ungkap Tiga Tantangan Pilkada 2020

JAKARTA – Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan ada tiga tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang perlu menjadi perhatian.

“Pertama adalah tantangan integritas, profesionalisme dan manajemen tata kelola pemilu,” kata Bahtiar di Jakarta, Selasa (31/12/2019).

Menurut dia, desa, kelurahan dan TPS setidaknya membutuhkan tiga juta orang penyelenggara pemilu adhock untuk 270 daerah yang akan Pilkada 2020.

“Proses rekrutmen penyelenggara yang berintegritas menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sehingga kami berharap, masyarakat dan pers ikut serta mengawasi jalannya proses tersebut,” kata dia.

Kemudian, tantangan ke dua, yakni media sosial yang menjadi sumber potensi konflik, hal itu menurut dia melihat pengalaman di pelaksanaan Pemilu 2019.

Bahtiar meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terhadap konten atau pun informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Penyelenggara pemilu harus transparan dan media sosial mestinya menjadi tempat publikasi yang benar, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”, ucapnya.

Potensi ke tiga yakni mengenai politik identitas yang juga ikut menyumbang sumber-sumber konflik. Seharusnya kontestasi pilkada menurut dia adalah pertandingan antar figur-figur yang memiliki berbagai prestasi dan latar belakang yang beragam, bukan politik identitas.

“Upaya merebut simpati dan membangun citra diri seringkali menimbulkan fanatisme berlebihan. Fanatisme tersebut kalau tidak dikendalikan, akan bergeser ke fanatisme suku, agama, ras, profesi, golongan,” ujarnya.