Dewan Desak Pemprov Jabar Alokasikan Semua Anggaran Bencana

“Tata kelola wilayah sungai seperti kedalaman dan lainnya harus menjadi perhatian ke depan. Terutama saat memberikan izin IMB harus memperhatikan tata,” tukasnya.

Dia mencontohkan di Kabupaten Bogor, bukit yang longsor karena ada perubahan peruntukan lahan yang sebelumnya tanaman keras menjadi tanaman palawija, atau property. Untuk itu dia meminta agar pengambilan kebijakan konsisten dengan peruntukan tata ruang agar keseimbangan wilayah bisa terjaga.

Menyinggung terkait harus ada koordinasi melibatkan tiga gubernur seperti Jabar, DKI Jakarta dan Banten guna menyatukan tata kelola wilayah. Achmad mengaku bahwa rencana tersebut  bukan hal baru.

“Itu konsep lama untuk pembangunan terpadu dari hulu sampai ke hilir melalui badan koordinasi daerah. Pengelola terpadu dari hulu sampai hilir itu namanya Jabodetabekjur,” tukas dia.

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat, melihat langsung kondisi bencana banjir di Kota Bekasi dengan mengunjungi komplek PGP di Jatiasih. Dia bersama rombongan anggota DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bekasi. Mereka memberikan bantuan untuk korban banjir di Kota Bekasi berupa susu bayi dan lainnya.

“Peristiwa bencana yang melanda wilayah Jabar harus menjadi evaluasi bersama. Semua pihak harus membuat kebijakan antisipasi penanggulangan bencana secara signifikan,”pungkasnya.