Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR di Lombok Utara Mangkrak

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Nusa Tenggara Barat mengoperasikan satu unit alat berat untuk menyambung kembali jembatan sementara yang terputus akibat banjir di Desa Tampes, Lombok Utara, Kamis (2/1/2020) – Foto Ant

MATARAM – Proyek jembatan Tampes, di Desa Selengen, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang didanai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mangkrak.

Hal itu terjadi, karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu yang disepakati. “Progres pembangunan hanya 14 persen, seharusnya pada 18 Desember sudah 100 persen sesuai kontrak,” kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX NTB, Nusakti Yasa Wedha, di Lombok Utara, Kamis (2/1/2020).

Ia menyebut, rekanan yang memenangkan tender pembangunan jembatan Tampes sepanjang 50 meter tersebut berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Kontraktor tersebut memenangkan tender paket pembangunan jembatan Tampes, dan jembatan Longken di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara senilai Rp36 miliar.

Namun hanya mampu menyelesaikan pembangunan jembatan Longken sepanjang 50 meter. “Kami sudah memutus kontrak per November 2019, dengan progres pengerjaan hanya 14 persen. Nilai dana pembangunan yang dikeluarkan kontraktor sekitar Rp5 miliar. Tapi tidak ada kerugian pemerintah,” ujarnya.

Nusakti mengatakan, pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Timur bagian utara tersebut belum bisa dilanjutkan, karena harus menunggu hasil tender ulang. Saat ini, pihaknya sudah membangun jembatan Tampes secara sementara dari bahan rangka beton. Bangunan sementara tersebut diklaim, bisa dilalui truck tronton.

Namun, jembatan darurat yang dibangun pada Mei 2019 tersebut putus, akibat banjir pada Rabu (1/1/2020). “Kami sedang mencoba untuk menyambung kembali badan jembatan sementara yang terputus di sisi bagian barat. Targetnya dua hari rampung,” jelasnya.

Lihat juga...