Banyak Proyek Fasilitas Umum di Sikka, Mangkrak

Ia mengaku sudah meminta, agar proses lelang pengadaan barang dan jasa dipercepat dan batas akhir penandatanganan kontrak pada 30 April 2020.

“Bila tidak sesuai, maka pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diberhentikan dari jabatan,” ungkapnya.

Terkait proyek mangkrak yang sering terjadi, dia mengatakan saat bupati-bupati sebelumnya juga ada proyek mangkrak, dan rata-rata pekerjaan yang mangkrak merupakan bangunan gedung.

“Dua kali pembangunan kantor bupati Sikka juga mangkrak, tetapi diperpanjang  pekerjaannya hingga bisa selesai. Pembangunan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil juga mangkrak,” sebutnya.

Selain itu, proyek pembangunan poliklinik di RS TC Hillers setinggi tiga lantai juga sempat terlambat dan diperpanjang hingga bisa selesai, termasuk proyek pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang saat ini juga diperpanjang waktu pengerjaannya.

Namun, pembangunan gedung IGD juga hampir selesai dan diperpanjang hingga 20 Februari, selama 50 hari, termasuk di Puskesmas Waigete dan Bola. Sedangkan kontraktor pelaksana dikenakan denda maksimal.

“Kalau Puskesmas Waigete, menurut laporan dari camat Waigete pembangunannya sudah selesai. Sementara Puskesmas Bola pekerjaannya belum mencapai 100 persen, dan hanya bagian depan saja belum selesai, karena tiang listriknya belum dipindahkan oleh PLN,” jelasnya.

Seharusnya,  kata Robi, denda keterlambatan sampai 90 hari agar pemerintah bisa mendapatkan pemasukan dari denda, dan nanti ke depan akan dipikirkan lagi soal waktu perpanjangan pekerjaannya, manajemen proyeknya.