Larangan Mudik, INDEF: Kebijakan Presiden tak Boleh Kontradiksi

JAKARTA — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diberlakukan dalam upaya pencegahan persebaran pandemi corona atau Covid-19.  Salah satunya adalah larangan mudik saat Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriyah. 

Namun dalam pemberlakukan PSBB ini telah tercatat ada 1 juta orang telah mudik ke kampung halaman. Terkait jumlah pemudik ini, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa 1 juta orang itu bukan mudik tapi pulang kampung.

Terkait pernyataan Presiden Jokowi, ekonomi senior Instiut for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menilai Presiden Jokowi tidak boleh menyampaikan signal informasi kebijakan yang kabur atau kontradiksi kepada masyarakat terkait mudik ini.

“Sebab 1 juta orang mudik itu sama dengan pembiakan Covid-19, dan menghantarkan orang-orang yang diperkenankan mudik itu ke jalan kematian. Itulah padang kematian yang diciptakan dari kebijakan yang tidak bagus,” kata Didik dalam diskusi online bertajuk ‘Kebijakan Penanganan Covid-19: Sentimen Atas Kebijakan Ekonomi’ di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi terkait mudik dan pulang kampung itu merupakan kebijakan yang membingungkan yang pasti menimbulkan kegagalan.

“Dan taruhan kegagalan itu adalah nyawa. Mudik itu nggak boleh main-main. Jadi ini kritik saya pada pemerintah tidak boleh main-main kata dalam kebijakan, sebab itu adalah signal kematian,” tukas Didik.

Karena sejatinya kata Didik, melarang mudik itu adalah sebenarnya PSBB yang harus ditaati untuk mencegah persebaran Covid-19.

Menurut Didik, tidak ada kebijakan apa pun yang bisa dijalankan, dan tidak usah mengejar target makro. Tapi pikirkan yang utama bagaimana Covid-19 ini selesai.