MUI Minta Pemerintah Hindari Kebijakan yang Ambigu

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang konroversial seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mudik yang ambigu hingga membuat rakyat semakin bingung.

“Pemerintah agar punya garis komando yang jelas dalam penerapan PSBB ini, dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. MUI juga mendesak agar pemerintah menghindari pernyataan atau kebijakan yang ambigo,” papar Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi pada konferensi pers secara online tentang penerapan PSBB di Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Selain itu, tambah dia, MUI juga meminta kepada pemerintah agar mengedepakan keselamatan jiwa dan raga masyarakat bangsa Indonesia dari bukan sekedar penyelematan ekonomi.

“Karena kita tahu semua mengapa kebijakan yang ambigu itu dikeluarkan utamanya di bidang transportasi. Ya ini karena memang nampaknya pemerintah ingin membantu pengusaha di bidang transportasi agar tidak terlalu besar kerugiannya,” ungkapnya.

Padahal menurutnya, pemerintah harusnya dalam menerapkan kebijakan itu sesuai dengan prinsip agama Islam, yaitu maqosit syariah, adalah menjaga keselamatan nyawa lebih diutamakan daripada memperbaiki dan menyelamatkan ekonomi nasional.

“Semoga ini bisa didengar oleh pemerintah untuk segera menghentikan kebijakan yang kontroversial karena justru akan menimbulkan masalah di masyarakat,” tutupnya.