Anggaran Stimulus Fiskal Penanganan Covid-19 Belum Banyak Terserap

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan, bahwa anggaran stimulus fiskal penanganan pandemi Covid-19 yang disediakan pemerintah sebesar Rp695,20 triliun belum banyak terserap. Secara umum, kata Menkeu, penyerapan tersebut terhambat di level operasional dan proses administrasi.

“Di lain sisi juga, karena ini memang merupakan program yang relatif awal. Maka mulai bulan Juni ini kita akan lakukan perbaikan, percepatan, dan juga memantau terus progresnya,” terang Menkeu, Selasa (16/6/2020) dalam jumpa pers APBN KiTa, yang berlangsung secara virtual.

Sebagai gambaran, anggaran Rp695,20 triliun itu disalurkan ke enam sektor; Kesehatan Rp87,55 triliun; Jaring Pengaman Sosial Rp203,90 triliun; Insentif Usaha Rp120,61 triliun; UMKM Rp123,46 triliun; Pembiayaan Korporasi Rp53,57 triliun; dan Bantuan Untuk Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp106,11 triliun.

Dari enam sektor tersebut, Jaring Pengaman Sosial merupakan yang paling tinggi serapannya, yaitu 28,63 persen. Sektor ini ditopang oleh kinerja program bansos (Sembako, PKH, dan Bansos Tunai) yang cukup optimal. Serta diskon tarif listrik yang telah dilaksanakan pembayarannya ke PLN Juni 2020.

“Namun kalau dilihat dari realisasi program Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa masih relatif rendah, perlu akselerasi. Permasalahan di lapangan ada yang target error dan overlapping, sehingga perlu perbaikan dalam penyaluran bulan depan,” tandas Menkeu.

Sementara itu, sektor Kesehatan tercatat baru terserap 1,54 persen. Menurut Menkeu, terdapat kendala administrasi dan verifikasi yang rigid dalam hal pemberian insentif bagi tenaga kesehatan (nakes). Juga tingkat verifikasi yang belum diproses masih tinggi di rumah sakit, dalam hal klaim biaya perawatan pasien Covid-19.