Pemerintah Pastikan Program PEN Berlanjut pada 2021

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap akan dilakukan di tahun 2021. Meski demikian, terdapat sejumlah penyesuaian baik dari sisi alokasi anggaran maupun jenis peruntukannya.

“Program PEN bukan hanya 2020, namun harus berlanjut ke 2021. Saat ini kami sedang godok terus PEN 2021. Dan kami juga telah memproyeksikan defisit APBN berada di angka 4,5 sampai 4,7 persen pada tahun depan,” terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, dalam sebuah diskusi virtual, Senin (20/7/2020).

Yang pasti, kata Febrio, sejumlah program seperti perlindungan sosial (social safety net) tetap akan menjadi prioritas yang akan dijalankan pemerintah, bahkan akan terus diakselerasi.

“Di samping itu, tahun depan kita mungkin akan lebih fokus pada pemulihan sektoral yang memiliki daya ungkit, seperti sektor Pertanian, Energi, Perdagangan, Makanan dan Konstruksi,” tandas Febrio.

Terlepas dari itu semua, pemerintah bertekad memulihkan ekonomi secara cepat, dan kembali pada komitmen disiplin defisit fiskal di bawah 3 persen pada tahun 2023 mendatang. Sebab, pemerintah meyakini, disiplin fiskal sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

“Ini penting karena 80 persen utang negara itu berasal dari pasar. Jadi kita harus hati-hati, apapun yang kita lakukan baik itu burden sharing, PEN, semuanya harus dalam konteks menghormati disiplin pasar, karena itu adalah sumber defisit kita,” papar Febrio.

Hal senada juga disampaikan Mantan Menteri Keuangan 2013-2014, Chatib Basri di forum yang sama. Menurutnya program PEN harus terus berlanjut di tahun 2021, karena persoalan sesungguhnya akan muncul pada tahun tersebut.